Pemerintah Siapkan Skenario Protokol Normal Perdana yang Produktif dan Aman

–>

Suara. com – Pemerintah tengah menyiapkan skenario pelaksanaan protokol susunan normal baru yang Produktif dan Aman Covid-19. Dua program kendati dirancang secara bersamaan, yaitu Exit-Strategy Covid-19 yang dimulai secara berangsur-angsur pada setiap fase pembukaan ekonomi dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Pemerintah Bagian 23 Tahun 2020.

“Pemerintah membuat program agar kehidupan berangsur-angsur berjalan ke arah normal, sambil memperhatikan petunjuk dan fakta yang terjadi di lapangan. Data tersebut tentu hendak dikoordinasikan dan bermuara di BNPB, ” ujar Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengantarkan keterangan pers usai rapat terpatok kabinet terkait hal tersebut, Rabu (27/5/2020).

Menko Airlangga menerangkan, pemerintah menghasilkan tahapan penilaian kesiapan berdasarkan sistem skoring yang mencakup dua ukuran.

Pertama, dimensi kesehatan terdiri dari kelanjutan penyakit, pengawasan virus, dan kapasitas layanan kesehatan. Kedua, dimensi kesiapan sosial ekonomi yang mencakup protokol-protokol untuk setiap sektor, wilayah, serta transportasi yang terintegrasi satu dengan lainnya.

Ia menegaskan skenario Produktif dan Aman Covid-19 ini hanya mampu dicapai apabila pemerintah bersama-sama dengan masyarakat merespons dengan cepat upaya menekan tingkat infeksi dan kematian akibat Covid-19.

“Selain itu, kita dorong pemulihan ekonomi dengan cepat mencuaikan pembukaan kegiatan ekonomi setelah kurva melandai dan melakukan dorongan fiskal dan moneter sehingga diharapkan kita bisa keluar dari resesi ekonomi, ” sambungnya.

Adapun aspek yuridis terhadap pelaksanaan Masyarakat Produktif dan Tenteram Covid-19 terkait dengan regulasi pemisahan sosial berskala besar (PSBB) yaitu: PSBB dicabut sebelum jangka zaman penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan tubuh dan PSBB otomatis selesai setelah jangka waktu pelaksanaannya berakhir.

Airlangga menjelaskan menerjang Syarat Perlu, yaitu syarat-syarat dengan harus dipenuhi jika ingin menyesuaikan kebijakan PSBB. Syarat Perlu terdiri atas perkembangan Covid-19, pengawasan terhadap virus/kesehatan publik, kapasitas pelayanan kesehatan tubuh, persiapan dunia usaha, dan Respons Publik.

Sementara Protokol baru dalam berkegiatan di luar rumah yang akan terus dilanjutkan walaupun PSBB disesuaikan meliputi:

  1. Memastikan membersihkan tangan dengan sabun dan air bersih;
  2. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah;
  3. Menerapkan physical distancing (1. 5-2 m);
  4. Isolasi sendiri jika terpapar kasus positif dan sakit; dan
  5. Pengecekan suhu di setiap gedung.

Menko Perekonomian selalu menerangkan, bahwa rapat terbatas kabinet membahas mengenai Indikator Kesehatan dalam seluruh daerah di Indonesia berdasarkan Reproduction Rate (RT) dan perkembangan kejadian baru. Dari hasil penilaian bersandarkan indikator Kesehatan dan Kesiapan Adat didapatkan beberapa informasi.

Menurut Data Epidemiologi BNPB, ada 110 Kabupaten/Kota yang belum pernah terinfeksi Covid-19 atau sudah tidak ada kasus membangun. Upaya yang harus dilakukan merupakan mempertahankan wilayah yang berstatus Zona Hijau agar tetap terbebas sebab Penyebaran Covid-19 serta memulihkan Balik Kegiatan Ekonomi namun tetap mengindahkan penerapan Protokol Normal Baru.

Kemudian tersedia pula Daerah/Wilayah dengan Daya Merebak Rt < 1, berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Ada sebanyak 8 Provinsi yang sudah jadi, antara lain: Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Ada juga Daerah/Wilayah yang menurut telaah tren yaitu Semarang (Jawa Tengah) dan berdasarkan analisis tingkat Kelurahan/Desa Gubernur Jawa Barat, sebagian Jawa Barat yang berada sekitar Jakarta dengan kontribusi ekonomi yang kaya siap dibuka.

Untuk itu, Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Wilayah (Forminda) akan segera menyusun aturan dan menguji secara seksama dalam lapangan sebelum membuka kegiatan, menyiapkan prasyarat Kesehatan yang dikoordinasikan sebab Menteri Kesehatan, dan menyiapkan prasyarat lainnya dan langkah cepat buat memperketat kembali aktivitas jika diharuskan, serta melakukan sosialisasi, edukasi, penjagaan, dan penegakan hukum yang bahana.

”Sesuai arahan Presiden RI, TNI dan POLRI akan mengawal dan berkoordinasi pada tempat-tempat keramaian untuk menjaga kedisiplinan masyarakat agar tidak terjadi secondary wave . Data-data yang sifatnya dinamis tersebut pula akan terus dikoordinasikan sesuai dengan situasi dan keadaan di kawasan masing-masing, ” tegas Airlangga.

Selain tersebut, ratas kabinet juga membahas kesiapan dari protokol-protokol, baik yang bersifat umum maupun protokol kegiatan ekonomi seperti industri manufaktur, pariwisata, perhubungan, dan perdagangan.

“Kemudian juga sektor perkebunan yang selama ini terus berjalan, sektor pertambangan yang memang jauh dari masyarakat, dan sektor pertanian yang kemarin sedang melakukan panen sampai sekarang. Ini adalah sektor-sektor yang masih bisa beraktivitas serta tentunya BNPB akan terus mengoordinasikan, ” kata Menko Airlangga.