Tak Mau Seperti Israel, Kang Emil Tak Ingin Ada Klaster Covid-19 di Sekolah

–>

SuaraJabar. id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak ingin ada klaster baru Covid-19 yang terjadi dari kegiatan pelajaran. Hal ini yang membuat Pemprov Jabar hingga kini belum membatalkan membuka kembali kegiatan pendidikan dalam sekolah, pesantren dan lembaga pelajaran lainnya.

“Pendidikan belum dibuka karena kita sedang mengukur agar tidak tersedia masalah, karena di Prancis, Korea Selatan, di Israel terjadi klaster (penyebaran kasus covid-19) dari negeri pendidikan pada saat lockdown dibuka, ” ujar Ridwan Kamil, dalam Bandung, Jumat (12/6/2020).

Pria yang akrab disapa Kang Emil yang selalu Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar mengatakan Pemprov Jabar sangat berhati-hati dalam memeriksa pembukaan kembali kegiatan sekolah.

Kang Emil tidak ingin Jabar seperti negara2 lain di dunia, di mana terdapat banyak kasus COVID-19 berasal dari sekolah setelah pelonggaran dilakukan.

“Ini menjadi pelajaran, kami tidak mau terburu-buru membuka institusi pendidikan, ” katanya dalam silaturahmi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar melalui telekonferensi lantaran Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Obligasi ORI017 zaman Wabah Corona, Pede Bakal Laris

Untuk itu, Kang Emil meminta kepada pengurus Muhammadiyah serta institusi lainnya yang mengelola dunia pelajaran agar berhati-hati dalam proses pembukaan aktivitasnya. Termasuk lembaga pendidikan keyakinan seperti pondok pesantren.

Pondok pesantren diminta mengajukan surat permohonan kepada himpunan tugas COVID-19 di kabupaten/kotanya per apabila ingin membuka aktivitasnya, secara berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan tubuh dalam setiap kegiatan di lingkungan pendidikannya.

“Termasuk pesantren, jika keluarga besar Muhammadiyah ada pesantren kebijakannya adalah tatkala pesantren yang diizinkan hanya yang di zona biru dan zona hijau, ” kata Kang Emil.

Baca Juga: Kasus Virus Corona di Rusia Terus Naik, Sudah Bertambah dari 500 ribu

“Kedua, murid yang dari luar Jawa Barat belum diizinkan dulu karena memelihara keterkendalian warga Jawa Barat yang sudah baik. Kemudian pesantren kudu mengajukan surat permohonan pembukaan kegiatan dengan mengajukan bahwa sudah berkomitmen menjaga protokol kesehatan dan lain-lain, ” katanya.

Kang Emil menekankan selama ini koordinasi dan komunikasi jarang Gugus Tugas Percepatan Peanggulangan COVID-19 Provinsi Jabar dengan tokoh keyakinan atau ulama berlangsung intens.

Menurutnya, Menggambarkan sedang berikan kemudahan dalam melayani COVID-19 dibanding provinsi lain.

“Tidak lain dan tidak bukan karena kami selalu mendengar masukan ulama, masukan orang-orang yang faham, ilmuan kesehatan, ilmuan ekonomi. Kami sebagai Gubernur nggak pernah mengambil keputusan sendiri tanpa pandangan dari para ahli, para tokoh-tokoh dan lain sebagainya khususnya para ulama dari Muhammadiyah sendiri, ” katanya. (Antara)