Pimpinan Adat: Baduy Sudah Tak Nyaman dan Tentram

–>

SuaraBanten. id – Kelompok adat Baduy merasa wisataan & modernisasi mengancam kelangsungan masyarakat adat. Makanya Adat Baduy mengajukan untuk menghapus wilayahnya dari daftar wisata Indonesia.

Mereka pun berkirim surat ke Presiden Jokowi. Baduy ada di Kecamatan Kanekes, Kabupaten Lebak.

Surat tersebut diajukan 6 Juli 2020 kemarin. Masyarakat adat Baduy menyampaikan kurang alasan permintaan mereka tidak sedang menjadi destinasi wisata.

Pertama, perkembangan pembaruan yang semakin pesat dan beraneka macam menjadi sebuah tantangan yang makin lama terasa semakin berat untuk para tokoh adat. Para tokoh adat makin sulit memberikan pengertian konsistensi menjalani proses kehidupan sosial-kultural kepada generasi saat ini.

Tetua kebiasaan khawatir akan runtuhnya tatanan jumlah adat pada generasi berikutnya.

“Meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Baduy melahirkan dampak negatif, berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap tatanan adat yang dilakukan sebab wisatawan dan jaringannya, ” di dalam surat itu yang ditandatangani dengan cap jempol oleh Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali.

Selain itu banyak tersebar foto-foto daerah adat Baduy, khususnya Baduy Dalam di Kampung Cikeusik, Cikertawarna, & Cibeo. Bahkan direkam dan dipublikasikan oleh sebuah lembaga milik aneh.

Padahal tatanan adat masyarakat Baduy yang sedang berlaku tidak mengizinkan siapapun untuk mengambil gambar. Apalagi mempublikasikan daerah adat Baduy, khususnya wilayah Baduy Dalam.

Selain itu, akibat derasnya aliran wisatawan ke wilayah Cagar Kebiasaan Baduy, banyak sekali sampah plastik yang tertinggal sehingga mencemari dunia sekitar.

Persoalan sampah

Masalah sampah pun oleh sebab itu alasan. Kini Kampung Baduy Di sudah kotor. Lingkungan tersebut pada setiap hari dipakai untuk beraktivitas serupa mandi, mencuci, dan mengambil minuman minum.

Sampah plastik itu juga penuh ditemukan berserakan di jalur, terlebih di wilayah Baduy Luar. Selain itu, kedatangan wisatawan berimbas pada munculnya pedagang untuk berjualan, real berdasarkan kesepakatan adat Baduy nyata mereka dilarang berjualan.

“Baduy sudah tidak sepenuhnya damai dan tentram. Apa yang ditampilkan melalui pencitraan & promosi sudah sangat berbeda secara kenyataan di lapangan, ” tercatat dalam penegasan.

Heru Nugroho, salah mulia pihak yang mendapat amanat mengantarkan surat tersebut kepada Presiden Jokowi menyebutkan kegelisahan yang dialami umum adat Baduy.

Pria yang sudah 15 tarikh kerap berkunjung dan dikenal jalan oleh masyarakat adat Baduy tersebut menuturkan bahwa kecemasan akan buntut modernisasi menjadi salah satu kausa tetua adat menghentikan wisatawan untuk masuk ke Baduy.

“Saya sering tanya, seberapa kuat mereka menahan arus modernisasi dan tetap patuh pada tatanan nilai adat? Kurang bertambah sampai 5 tahun yang berantakan, pertanyaan itu masih dijawab secara rasa percaya diri, bahwa mereka masih bisa tahan. Meski saya melihat ada nada khawatir, tapi itu pendapat saya, ” kata pendahuluan Heru sambil menceritakan bagaimana dia sampai mendapatkan mandat khusus tersebut dari masyarakat adat Baduy.

Dalam iklim saling percaya dan saling menghargai prinsip dan pilihan hidup untuk berdampingan dengan alam itu, Heru mengaku salut dengan ketatnya etika hidup masyarakat adat Baduy.

“Kami sama-sama saling menghargai pilihan keyakinan masing-masing. Contoh aja, kalo saya suruhan mengikuti cara hidup yang taat dengan tatanan adat di kian, wah saya terus terang nggak akan sanggup. Tapi saya menghargai pilihan mereka untuk tetap patuh terhadap tatanan nilai adat dengan mereka yakini, ” ucap Heru, Senin (6/7/2020) kemarin.

Pria yang kerap berdiskusi dengan tetua adat Baduy Dalam maupun Baduy Luar tersebut menuturkan bahwa tema soal ketahanan suku Baduy terhadap nilai-nilai kebiasaan dan tidak bersedia menyentuh atmosphere modernisasi merupakan tema yang paling sering menjadi bahan diskusi.

“Saya zaman itu ngobrol dengan Jaro Tangtu Cikeusik (Jaro Alim) dan tersedia Puun Cikeusik juga. Saya ditemani Jaro Saidi, ” jelasnya.

Puncaknya, di dalam tanggal 16 April lalu, kala gencar isu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat wabah Covid-19 masyarakat Baduy menikmati betul situasi itu di mana orang asing tidak bisa masuk ke Baduy.

“Pada tanggal 16 April itulah, Jaro Patuh memberi amanah kepada saya, barangkali saya bisa membantu mencarikan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional. Jadi, mandat itu saya mampu secara lisan, disaksikan Puun Cikeusik dan Jaro Saidi. Kultur mereka kan emang lisan, ” ujarnya.

Berlanjut pada pembicaraan agar Heru Nugroho diminta berkolaborasi dengan Jaro Saidi untuk mencari solusi untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat Baduy.

“Setelah agenda 16 April itu, saya ke sana sekali lagi dan kita diskusi yang akhirnya sepakat menghasilkan surat untuk Presiden, ” katanya.