Tip III Minta Kejaksaan Agung Menggalakkan Pengawasan Internal

Pandangan. com – Pemimpin Komisi III DPR RI, Herman Hery mendesak Kejaksaan Agung buat meningkatkan pengawasan internal yang bertambah ketat terhadap perilaku dan kemampuan jaksa serta sistem pembinaan karir. Komisi III juga meminta penjelasan Jaksa Agung terhadap pertanyaan tertulis yang telah diajukan Anggota Komisi III saat Rapat Kerja berlaku.

Raker ini juga menyinggung kasus suap terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait benduan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

“Komisi III DPR juga meminta Jaksa Agung mewujudkan reformasi birokrasi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dengan berkeadilan sekaligus memberikan kepastian patokan dan membawa manfaat bagi segenap rakyat Indonesia, ” papar Herman saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, secara fisik dan virtual, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Saat memimpin kerap, Politisi PDI-Perjuangan itu menyampaikan, kalau Komisi III juga meminta Jaksa Agung untuk terus meningkatkan karakter Kejaksaan dalam penanganan perkara yang terkait dengan upaya optimalisasi petunjuk negara dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan transparan. Selain itu, Komisi III juga mendukung upaya Jaksa Agung terkait proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dengan selalu memperhatikan aspek kejernihan dan akuntabilitas perkara.

“Komisi III DPR mendesak Jaksa Agung untuk terus melakukan upaya penangkapan terhadap para buron aksi pidana yang berada di dalam dan luar negeri, ” perkataan Herman. mengatakan Komisi III pula meminta Jaksa Agung meningkatkan cara pengembalian dan pemulihan aset dengan ada di dalam dan asing negeri dengan cara melelang aset-aset negara. Langkah itu menurut Herman untuk meningkatkan penerimaan negara pertama yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka akuntabilitas penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negeri.

Lebih lanjut, Bagian Komisi III DPR RI Supriansa meminta Jaksa Agung memberi keterangan lantaran namanya disebut dalam wasit jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk kasus permintaan fatwa MA tempat putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

“Ini harus dijawab juga Pak Jaksa Agung, kalau apa benar pada saat Pinangki bertemu dengan Djoko Tjandra, tahu video call dengan Pak Jaksa Agung atau berkomunikasi dengan Djoko Tjandra dengan Pak JA menggunakan HP-nya Pinangki. Ini harus dijawab supaya tidak ada menjadi tuduhan di tengah publik, ” membuka Supriansa.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi yang menggandeng Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah bergulir ke tahap persidangan. Pinangki telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Pinangki dengan pasal berlapis. Pinangki didakwa menerima uang sebesar 500. 000 dollar Amerika Serikat dibanding Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.