Mensesneg Sebut Kesalahan UU Cipta Kerja Cuma Teknis, Pakar: Ini Invalid

Suara. com – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, tabiat pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengkerdilkan kesalahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan sebuah kelengahan fatal dalam ketatanegaraan.

Praktikno menyebut kelalaian dalam UU Cipta Kerja yang telah diundangkan bersifat teknis tata laksana dan tidak berpengaruh pada implementasi.

“Saya menangkap, kata pak Pratikno ini dianggap soal teknis saja dan mampu diimplementasikan. Nah ini yang silap, ” kata Bivitri kepada Perkataan. com, Selasa (3/11/2020).

Bivitri menegaskan, kalau kesalahan dalam UU Ciptaker tidak diubah maka akan mempengaruhi penerapannya atau pengimplementasiannya.

Menangkap Juga: Teken UU Ciptaker yang Banyak Pasal Ganjil, Jokowi Acuhkan Suara Rakyat

“Jelas mempengaruhi implementasi. Kalau rujukannya tak ada, bagaimana bisa digunakan? ” imbuhnya.

Ia pun kemudian memberikan mencontoh dimana pernah juga salah ketik rujukan pasal UU Pemda dengan sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, kekeliruan dalam UU tersebut mirip dengan kesalahan dalam UU Ciptaker.

“Waktu itu yang mengajukan orang Bawaslu karena banyak sanggup keluhan dari Panwaslu yang enggak bisa menindak pelanggaran Pilkada sebab rujukan pasalnya salah ketik. Sebelumnya Bawaslu udah pernah komplain ke Mensesneg tapi tidak direspon, ” tuturnya.

Bertambah lanjut, hal yang akan menyendirikan masalah tersebut dengan UU Menjadikan Kerja saat ini adalah masalahnya baru diketahui pada berapa tarikh setelah diterapkan. Untuk itu, Bivitri menegaskan, pemerintah jangan seolah mengkerdilkan kesalahan administrasi dalam UU.

“Dalam hukum, suatu pasal harus diterapkan dengan ketat sesuai bunyinya. Makanya zaman belajar hukum, kami harus belajar metode-metode penafsiran. Supaya tidak asal-asalan dalam menerapkan pasal, ” ucapnya.

Baca Juga: Jokowi Teken UU Membangun Kerja, Masyarakat Adat: Siaga! Bangun Wilayah Adatmu!

Tak Berpengaruh