Kepala Daerah Melanggar Bisa Dipecat, Ini Isi Lengkap 6 Instruksi Mendagri

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Dok. Kemendagri)

Instruksi tersebut sudah diteken Mendagri Tito Karnavian dalam hari Rabu, 18 November 2020. Inilah 6 instruksi Mendagri mengenai COVID-19 untuk Kepala Daerah.

SuaraSulsel. id – Kepala wilayah harus tahu isi lengkap pedoman Mendagri tentang COVID-19 untuk Kepala Daerah. Sebab jika gubernur, tumenggung atau  wali kota melanggar komando tersebut dan tidak mematuhi adat kesehatan akan diberikan sanksi diberhentikan atau dipecat dari jabatannya.

Menteri Di Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada para gubernur, bupati serta wali kota untuk memberikan ketegasan mengenai protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.   Instruksi Mendagri tersebut disahkan melalui Instruksi Gajah Dalam Negeri No. 6 Tarikh 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan tubuh Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam paragraf prima menerangkan tentang penindaklanjutan terhadap pedoman Presiden Republik Indonesia pada Kerap Terbatas Kabinet hari Senin, 16 November 2020 di Istana Mandiri Jakarta yang menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.

Mendagri Tito Karnavian meginstruksikan kepada gubernur, bupati serta pemangku kota menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran Covid-19 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Arahan tersebut telah diteken Mendagri Tito Karnavian pada hari Rabu, 18 November 2020. Inilah 6 pedoman Mendagri tentang COVID-19 untuk Kepala Daerah.

1. Mendirikan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 dalam daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya gerombolan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

2. Melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menangani. Pencegahan dapat dilakukan dengan jalan humanis dan penindakan termasuk pembatalan kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

3. Kepala daerah jadi pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan untuk masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak ikut pada kerumunan yang berpotensi melanggar adat kesehatan.

4. Kalau sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kegiatan dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut:

a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: “menaati semesta ketentuan perundang-undangan”